Setelah berbincang cukup seru dengan Sulistyo SH MMA pada sektor pemberdayaan masyarakat desa di wilayah Bantul. Yogyapos.com mencoba berbincang soal konstelasi politik yang semakin menghangat jelang Pilbup Bantul 2020. Kami coba mengulik info tersebut kepada yang bersangkutan, sembari makan siang di Warung Makan Mangut Lele Bu Iskak, Jetis Bantul. Berikut hasil selengkapnya :
Dari informasi yang saya kantongi. Anda siap maju sebagai Bantul 1. Apakah benar Pak info tersebut? Dan ‘kendaraan’ apa yang akan dijadikan mobilisasi Anda dalam kontestasi ini?
Iya, ini dukungan dan desakan dari teman-teman Pandu yang tersebar di 933 dusun. Mereka mengingingkan figur yang paham dengan desah nafas dan denyut nadi masyarakat Bantul. Untuk kendaraan motor penggerak, ya saya pakai Pandu. Lantaran saya bukan orang partai, bukan fungsionaris partai, saya siap maju independen dengan kendaraan dukungan dari Paguyuban Dukuh Bantul.
Jika Anda fix menempuh jalur independen, berarti harus mampu meraup jumlah sekitar suara 62.000 sekian. Bagaimana hitung-hitungannya Pak, dan strategi apa yang hendak digulirkan?
Kalau dari hitung-hitungan matematika, dari 933 dusun tersebut saya dan Pandu optimis bisa maju. Tapi itu kan analogi eksak. Padahal politik itu dinamikanya sangat tinggi. Kalkulasi hitungan bisa meleset, atau bahkan melebihi ekspektasi. Yang jelas saya belum berani memposisikan kepercayaan diri terlalu tinggi. Kami pelajari situasi di lapangan yang selalu bergerak progress. Untuk strategi saya mengalir saja. Karena kedekatan emosional dengan teman-teman Pandu sudah saya jalin sejak 2005. Ya, bisa dikatakan investasi jangka panjang paseduluran.
Terkait stigma untuk maju menjadi Bupati harus mempunyai backup finansial yang sangat kuat, bagaimana sudut pandang Anda menyikapinya?
Itu stigma yang terlanjur melekat di masyarakat. Finansial itu memang penting, tapi di era sekarang bukan menjadi hal terpenting. Karena masyarakat kita sudah cerdas dalam berpolitik. Mereka lebih menilai tentang value point yang dimiliki oleh sosok ataupun figure yang hendak maju Pilbup. Tapi ada juga sekelompok masyarakat yang masih menganut mental politik wanipiro.Sikap-sikap seperti itu yang hendak kami perbaiki dengan penguatan pemahaman dan pemberdayaan masyarakat.
Bagaimana proses penjaringan aspirasi masyarakat yang Anda lakukan?
Hampir setiap hari, saya ada kunjungan ke sejumlah dukuh. Menjaring keluhan secara langsung, bertatap muka dengan masyarakat dan tentunya harapan Bantul seperti apa yang warga kehendaki. Semua aspirasi, keluhan dan saran saya tampung, serta saya kaji mendalam. Di setiap dusun saya mempunyai informan. Dari info tersebut saya coba mempetakan urgensi kepentingannya.
Dari blusukan yang Anda lakukan, mayoritas yang dikeluhkan warga Bantul apa?
Tingkat kesejahteraan social jadi persoalan utama. Tapi tidak menutup kepentingan sector yang lain juga. Sandang, Pangan dan Papan adalah kebutuhan mendasar dan pokok yang wajib dipenuhi oleh pemerintah terkait.
Pada obrolan sebelumnya Anda menyoroti urgensi di bidang pertanian. Untuk sektor lain seperti kesehatan, pendidikan dan hukum ada tanggapan?
Untuk kesehatan dan pendidikan mungkin persoalnnya hampir sama. Jangan didik masyarakat bermental ‘miskin’. Karena dengan kartu miskin bisa memperoleh keringanan biaya kesehatan serta pendidikan. Regulasi ini tidak mendidik. Dengan konsep salah kaprah tersebut, masyarakat pun berduyun-duyun membuat kartu warga miskin (Gakin).
Padahal jika mau melakukan survey valid, rata-rata pemegang kartu gakin ini bisa dikatakan warga mampu. Harus ada terobosan baru untuk soal kesehatan dan pendidikan. Masyarakat jangan dikasih ikannya, tapi beri mereka kailnya.
Untuk sektor hukum, mungkin masyarakat kita bekali kesadaran akan pentingnya norma hukum di Negara kita. Dengan upaya pemahaman, otomatis bisa menekan tindak kriminalitas di wilayah Bantul. Gerakan Hukum Terpadu (Gakumdu). Mari giatkan lagi Gakumdu di masing-masing desa.
Seefektif dan seefisien apa kewenangan Undang-undang Desa yang telah berjalan di wilayah bantul? Karena di sejumlah desa yang mempunyai Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), ternyata mereka masih alergi dengan pembentukan BUMDes.
Lagi-lagi soal pemahaman di masyarakat. Ini juga senafas dengan UU No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan. Yaitu pendayagunaan kearifan lokal. Dalam UU Desa diatur mandat dan kewenangan pemerintah desa dalam mengatur masyarakatnya. Pemerintah desa juga diberi kewenangan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Lini BUMDes ini bisa bergerak di perdagangaan, pertanian, pelayanan jasa ataupun pelayanan umum. Namun BUMDes ini tidak bisa disamakan dengan badan hukum seperti CV, PT ataupun Koperasi. Karena pembentukan awal BUMDes tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan.
Tujuan pokoknya adalah pendayagunaan dan pengoptimalan segala potensi ekonomi desa, sumber daya alam, sumber daya manusia, untuk kesejahteraan masyarakat desa. Inti tujuannya adalah: dari warga desa, untuk warga desa.
Apakah sudah ada Partai yang mendekati Anda?
Sejauh ini belum. Saya dan teman-teman Pandu masih berjalan secara kolektif mandiri. Banyak orang menilai saya dekat dengan PDI Perjuangan. Tidak ada tendensi apapun. Itu karena faktor hubungan emosional yang sangat dekat dengan Pak Idham dan Bu Ida.
Jika ada Partai yang meminang Anda, namun posisinya sebagai Wakil Bupati, bagaimana reaksi Pak Sulis?
Untuk itu saya akan bicarakan mendalam dengan Pandu. Karena Pandu adalah mesin penggerak saya. Yang jelas dari Pandu merindukan sosok pemimpin yang mengerti permasalahan masyarakat dari hal yang paling bawah. Dan tentunya yang mengerti akan desah nafas dan denyut nadi yang dirasakan para teman-teman di Pandu.
Dari Pandu sebenarnya tidak mempersoalkan siapa pendamping saya. Yang jelas punya visi-misi yang selaras untuk mewujudkan Bantul yang lebih berdaya dari segala aspek.
Bincang santai yogyapos.com dengan Sulistyo SH MMA pun usai. Mangut Lele yang kami santap pun juga telah tandas. (Dol)
