Lomba Hafalan

share on:
Aprinus Salam, Guru Besar di FIB UGM || YP-ist

KALAU mencermati lomba cerdas cermat yang viral itu, ternyata lebih tepat disebut sebagai lomba hafalan. Memang, tidak semua lomba cerdas cermat bisa disebut sebagai lomba hafalan. Masih cukup banyak varian “lomba cerdas cermat”. Akan tetapi, lomba cerdas cermat yang menjadi proyek MPR itu, dan tentu memakan biasa besar, termasuk lomba hafalan.

BACA JUGA: Kemnaker Fokuskan Empat Pilar Strategis Ketenagakerjaan 2026 Hadapi Transformasi

Hal tersebut dapat dilihat bahwa kriteria akurasi dan kelengkapan jawaban merupakan kriteria penting atau utama. Tentu, jauh hari sebelumnya, para peserta sudah dibekali berbagai sumber pustaka, berbagai dokumen, dan petunjuk buku teknis lainnya untuk dipelajari dan dihafalkan. Ruang lingkup sudah ditentukan, dan peserta harus hafal untuk bisa menjawab pertanyaan.

BACA JUGA: HOGSI Siapkan Pertemuan Tahunan ke XVIII, Ini yang akan Dibahas

Mungkin ada “pertanyaan bebas”, tetapi bukan berarti jawaban bisa bersifat pendapat atau opini. Dalam berbagai lomba yang katanya cerdas cermat itu, yang diuji bukan pendapat atau opini, tapi tetap saja hafalan-hafalan sesuai dengan koridor ruang lingkup yang disepakati. Itu pun semua bacaan yang akan ditanyakan juga sudah disepakati.

BACA JUGA: Menteri Jumhur Hidayat Tegaskan Komitmen Pengelolaan Sampah

Kembali melihat lomba cerdas cermat gaya MPR tersebut, jelas lomba yang secara dominan menguji hafalan. Lomba itu jelas tidak mendidik. Memang, misi MPR itu mulia, yakni memperkuat landasan fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara untuk memperkokoh persatuan, meningkatkan kesadaran kebangsaan, serta menanamkan nilai-nilai luhur kepada masyarakat dan generasi muda guna membangun kekuatan bangsa.

BACA JUGA: Ki Utoro Bangga, Masih Banyak Anak dan Remaja Suka Wayang

Akan tetapi, dalam berbagai konsep pendidikan (dan pembelajaran), pengembangan karakter, atau bahkan semacam “penanaman ideologis”, tidak ada tuntutan hafalan. Dulu, memang ada ujian-ujian pilihan ganda untuk menguji ingatan, tetapi dalam ujian ingatan tersebut lebih sebagai bukti bahwa komunikasi materi pelajaran telah berlangsung. Itu pun tampaknya ujian pilihan ganda yang, seperti menguji hafalan, selayaknya tidak perlu lagi.

BACA JUGA: Tradisi Bedhol Projo di Pakem, Bupati: Ini Identitas dan Jati Diri Kita

Dalam berbagai konsep dan praktik pendidikan, seharusnya, tidak ada diktum atau frasa yang secara eksplisit disebut sebagai menghafal. Yang ada adalah para pelajar (baik siswa atau mahasiswa) dapat mengerti, memahami, atau mempraktikkan sesuatu yang diajarkan. Sedikit dengan tuntutan lebih tinggi, siswa atau mahasiswa, berdasarkan hal yang diajarkan tersebut, dapat menganalisis, memaknai, memanfaatkan, membuat, sesuai yang diajarkan.

BACA JUGA: Zayed Foundation Serahkan Bantuan Sekitar USD 190.000 untuk 162 Jemaah Haji Indonesia

Jadi, sesuatu yang diajarkan itu bukan untuk dihafalkan. Tetapi, lebih penting dari itu, jika materi pembelajaran itu dapat dimengerti, dipahami, dipraktikkan, dimanfaatkan. Dalam pelaksanaan lebih jauh bisa menjadi sumber membuat dan menciptakan sesuatu. Itulah substansi penting dari dunia pendidikan.

BACA JUGA: Lebih Berbahaya Wiji Thukul atau Saiful Mujani?

Termasuk hal-hal yang bersifat pendidikan karakter dan konstruksi berbangsa/bernegara. Tidak ada hubungan langsung antara hafalan dan pengokohan kesadaran berbangsa/bernegara. Mungkin, siswa hafal dengan materi yang ditanyakan dalam lomba cerdas cermat. Akan tetapi, hal itu sekaligus juga mengurangi ruang berpikir, ruang refleksi, ruang merencanakan sesuatu. Karena memang yang diuji bukan pikiran, pendapat, perencanaan sesuau.

BACA JUGA: Untung Ada Presiden Trump!

Yang diuji adalah hafalan itu sendiri. Bisa saja ketika peserta dalam menjawab kurang satu kata saja, nilai minus. Bahkan, dan itulah yang dipertontonkan, ketika peserta yang menjawab sudah lengkap, tapi pengujinya justru tidak cermat dan tidak cerdas, nilai jawaban juga minus. Itulah sistem hafalan. Lomba cerdas cermat gaya MPR tersebut adalah tontonan bagaimana kekuasaan hapalan dipraktikkan.

BACA JUGA: Insiden di Lebanon, Gus Hilmy: PBB Harus Hukum Israel, Pemerintah Jangan Gegabah Kirim Pasukan

Dalam tuntutan hafalan tersebut, peserta didik tidak diajarkan berpikir, tidak diajarkan berlogika. Jangankan berpikir dan berlogika, mempertanyakan kenapa jawaban dinilai minus saja, karena peserta memang hafal dan tahu jawabannya benar, langsung ditindas atan nama kekuasaan dewan juri. Dari situ, juri juga terlihat tidak terlatih berpikir dan memahami situasi.

BACA JUGA: Kita dan Sosiologi Dracin

Belajar dari kasus lomba cerdas cermat yang diselenggarakan MPR sebagai proyek nasional tersebut, jelas desain lomba cerdas cermat itu dibuat oleh mereka yang tidak paham apa itu pembelajaran dan pendidikan. Kalau toh mungkin para pembuat pernah belajar, terlihat yang dipelajari itu adalah sesuatu yang juga hafalan. Sebaiknya, lomba cerdas cermat seperti itu dihapus saja, karena memang tidak mendidik, tetapi cuma mengajarkan para pelajar menjadi para penghafal. (Aprinus Salam, Guru Besar di FIB UGM)

 


share on: