Moderasi Beragama dan Isu Politik Identitas

share on:
Arief Fauzi Marzuki, Penyuluh Agama Islam pada Kemenag Bantul. Mahasiswa Magister Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta || YP-Ist

PENDAFTARAN calon presiden dan wakil presiden tinggal sebulan lagi. Partai-partai koalisi sudah ramai-ramai mempersiapkan jagonya untuk ditawarkan ke Masyarakat dalam ajang kontes Pemilu 2024.

Hajatan rutin lima tahunan, untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota dewan adalah hal yang biasa.  Menjadi tidak biasa kala ada sekelompok oknum yang ingin memecah belah kerukunan bangsa ini dengan beragam banyaknya suku, bangsa, etnis dan agama, melalui pesta demokrasi ini.

Pesta demokrasi yang murni politik praktis ini sangat mungkin ditarik pada politik identitas, yang cenderung hanya memikirkan kemlompoknya sesaat, tidak memikirkan masa depan bangsa yang majemuk seperti Indonesia ini.

Sebagai bangsa yang masyarakatnya amat majemuk, kita sering menyaksikan adanya gesekan sosial akibat perbedaan cara pandang masalah keagamaan. Ini tak ayal dapat mengganngu suasana rukun damai yang kita citakan.

Di lain waktu, misalnya, ada sekelompok umat beragama yang membenturkan pandangan keagamaannya dengan ritual budaya local seperti sedekah laut, sedekah bumi atau ritual budaya lainnya. Juga kita direpotkan dengan penolakan Pembangunan rumah ibadah di suatu daerah, meski syarat dan ketentuannya sudah memenuhi syarat. Tetapi, mayoritas Masyarakat setempat tidak menghendaki, maka terjadi konflik horizontal.

Ini semunya adalah fakta yang tak bis akita bantah. Karena keragaman paham umat beragama di Indonesia memang amat tak terperi. Nyaris mustahilkita menyatukan satu tafsir keagamaan yang ada. Sementara keragaman klaim kebenaran atas tafsir agama bisa menimbulkan konflik.

Memasuki tahun-tahun politik seperti ini, kita sudah urgen untuk mulai mengantipasi terjadinya politisasi agama (baca: politik identitas), menjelang pemilu 2024, perlu dikampanyekan terus menerus program moderasi beragama. Karena politisasi agama adalah tidak elok dan patut di Tengah Masyarakat yang majemuk, harus dicegah sejak dini agar tidak terjadi friksi di masyarakat.

Kehidupan beragama harus berpegangan dengan ajaran agama yang sejuk, ramah, terbuka dan mengedepankan toleransi, bukan yang bersifat tertutup dan ekslusif. Pemerintah mengusung moderasi beragama sebagai salah satu strategi dalam mendukung kebijakan Pembangunan kerukunan umat beragama di Indonesia serta menyikapi keberagamaan yang ada.

Kementerian Agama sudah menawarkan sebuah solusi beragama “jalan Tengah” yang kita kenal dengan “Moderasi Beragama”. Moderat adalah kata sifat turunan dari kata “moderation” atau latin “moderatio”, yang berarti  tidak berlebih-lebihan, cukup, atau sedang-sedang saja.

Dalam bahasa Arab padanannya adalah washat atau wasathiyah yang berarti Tengah-tengah. Mengandung makna I’tidal (adil) dan tawazun ( berimbang). Jadi moderasi beragama sangat luas tentang kehidupan beragama yang butuh keseimbangan secara vertical dan horizontal terjaga dengan baik.

BACA JUGA: Dr Amin Mudzakkir: Siapa Sih Pelaku Politisasi Identitas itu?

Moderasi beragama sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024. Dengan masuknya Moderasi Beragama ke RPJM artinya sudah menjadi mandat dan amanat bagi seluruh elemen bangsa Indonesia, baik pemerintahan maupun Masyarakat umum lainnya untuk menjalankannya.

Moderasi beragama harus terus didorong untuk menjadi “vaksin” atau penguat diri Masyarakat untuk melawan hal negatif dari politik identitas.

Moderasi beragama bisa dapat ditujukan dengan empat indikator. Yaitu Pertama, orang beragama yang moderat yaitu yang tetap sepakat dengan consensus kebangsaan kita, NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945.

Kedua, beragama dan  memiliki sikap toleran dan menghargai perbedaan. Bahkan definisi toleran pada “Moderasi Beragama” yang dirumuskan oleh Kementerian Agama adalah tidak hanya menghargai perbedaan tapi sanggup bekerja sama (muamalah) dengan orang yang berbeda agama dengan dirinya.

Ketiga menolak praktik kekerasan, walaupun terkadang dibungkus bahasa-bahasa agama dan untuk kepentingan agamanya tertentu, kalau mengadung kekerasan harus dicegah dan ditolak.

Keempat, akomodatif terhadap tradisi serta budaya lokal, yang tentunya tidak bertentangan dengan adat ketimuran Indonesia dan prinsip-prinsip agama yang kita anut.

Dengan ikhtiar semangat moderasi beragama semoga pesta demokrasi kita tidak terjebak dan terprovaksi dengan politisasi agama dan politik identitas. Tapi lebih tetap menjaga keutuhan NKRI dan kedamaian masa depan bangsa. (Arief Fauzi Marzuki, Penyuluh Agama Islam pada Kemenag Bantul. Mahasiswa Magister Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta).

 


share on: