Yogyapos.com (YOGYA) - Tahun 2019, status Indonesia masih sebagai emerging economies. Sebelumnya, tercatat pada tahun 2016, tingkat produk domestik bruto (PDB) per kapita sebesar 3.570 dollar AS, naik tipis pada tahun 2017 menjadi 3.847 dollar AS, di mana dua tahun terakhir tumbuh rata-rata 3,8 persen.
"Tanpa lompatan ekonomi, kita tetap pada jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap," kata Ahmad Ma'ruf dalam acara Outlook MPM for Indonesia 2019, di gedung Muhammadiyah, Jalan KH Ahmad Dahlan, Selasa (8/1/2018). Ia menyatakan, struktur makro ekonomi harus dipersiapkan agar mampu tumbuh di atas 7 persen.
Ekonomi 2018 tumbuh di atas 5 persen dan diproyeksi tetap tumbuh di atas 5 persen pada tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi berpotensi kehilangan substansi, jika ketimpangan tidak turun drastis. "Bahkan, tumbuh karena konsumsi itu merefleksikan kelompok miskin dan dekat miskin menghabiskan tenaga dan kekayaanya untuk disumbangkan pada kaum pemodal," tandas Wakil Ketua MPM PP Muhammadiyah dan Dosen Ilmu Ekonomi UMY.
Menurutnya dia, kondisi demikian tidak sepenuhnya terkendali oleh negara, namun juga tidak segalanya dikuasai oleh pasar. "Keterbukaan ekonomi menjadikan sistem ekonomi nasional terwarnai dinamika global sehingga perekonomian menjadi dinamis yang terindikasi dari nilai kurs, neraca pembayaran, neraca perdagangan, investasi, dan indikator ekonomi lainnya," terang Ahmad Ma'ruf.
Problema pembangunan -- khususnya ketimpangan dan kemiskinan -- masih menjadi agenda utama yang menjadi musuh bersama dalam pembangunan.
Secara absolut, angka kemiskinan mengalami penurunan. Tercatat Maret 2016 tingkat kemiskinan sebesar 10,86 persen, turun menjadi 9,82 persen pada Maret 2018. Akhir tahun 2019 diproyeksikan akan turun menjadi 8,5-9,5 persen.
Indeks itu sebagai salah satu indikator ketimpangan pembangunan menunjukkan angka yang inelastis, di mana dalam jangka menengah maupun jangka panjang tidak mengalami perubahan yang besar.
Meskipun trend angkanya mengalami perbaikan tipis, Maret 2016 tercatat rasio ini sebesar 0,397 kemudian menurun menjadi 0,389 pada Maret 2018. Tren penurunan rasio ini sepuluh tahun terakhir mengindikasikan adanya perbaikan, namun tidak progresif.
Diperlukan upaya yang nonkonvensional agar terjadi penurunan drastis tingkat ketimpangan sosial ini. "Konsistensi pada orientasi pembangunan dengan pertumbuhan inklusif dengan pilar penguatan sumberdaya manusia, perluasan akses ekonomi pada kelompok rentan, serta adanya kebijakan redistribusi aset," kata Ahmad Ma'ruf.
Bangun ekonomi yang sentralistik secara gradual, menurut Ahmad Ma'ruf, harus diurai dengan perluasan kepemilikan aset oleh masyarakat luas. "Terobosan kebijakan level nasional dan lokal perlu sinergis dilakukan, seperti redistribusi lahan, pengalihan kepemilikan toko modern, dan lain-lain," terangnya.
Salah satu tantangan terberat bagi perekonomian nasional adalah kebocoran fiskal yang disebabkan oleh praktik korupsi. Dan, penyakit ekonomi berupa korupsi, secara langsung menjadikan inefisiensi dan menumpulkan kemampuan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Meskipun korupsi sudah menjadi atensi khusus, bahkan secara kelembagaan sudah lama dibentuk unit khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun praktik korupsi tidaklah menyusut. Modus operasinya pun tidak jauh berbeda dari tahun ke tahun di mana sumber aktor tetap pada eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Inefisiensi ekonomi dapat bersumber dari ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang rendah. Inefisiensi juga terkait dengan mental birokrasi serta sistem layanan publik yang tidak transparan. Pada kedua sumber itu, seperti infrastruktur dan sistem birokrasi, terus dapat diperbaiki dan sangat terukur kemajuannya.
Namun inefisiensi ekonomi yang bersumber dari praktik korupsi menjadi kanker ekonomi yang akut menghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Belajar dari keberhasilan Inggris melawan korupsi memerlukan waktu 150 tahun melalui pembentukan lembaga pengawas keuangan negara, pelibatan sektor swasta untuk menjalankan fungsi layanan publik, reformasi
sektor peradilan dan birokrasi, yang ditopang oleh kemauan kuat partai politik.
Belajar dari sejarah tersebut, Ahmad Ma'ruf mengatakan, konsistensi kebijakan menuju tatakelola yang baik (good governance) pada semua institusi publik dan pemerintahan yang bersih (clean goverment) menjadi ikhtiar yang harus terus dilaksanakan dalam melawan korupsi.
"Membangun budaya bersih secara kolektif harus teraktualisasi dalam bentuk nyata, yang pada ujungnya berimplikasi pada efisiensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," terang Ahmad Ma'ruf.
Menurut Ahmad Ma'ruf, ada beberapa agenda strategis agar tata ekonomi menjadi sistem bisnis yang idealogis dan profesional di negeri ini, yaitu pengembangan kelembagaan dan usaha komunal (koperasi ataupun sharing economy) harus didasarkan pada penyadaran komunitas melalui literasi ekonomi dan literasi teknologi secara partsipatif.
Penyadaran difokuskan pada membangun sikap kemandirian, pemahaman jati diri koperasi, serta penyadaran keseimbangan kewajiban dan hak. Kemudian, konsistensi pada implementasi jati diri cooperativism dalam operasional praktik bisnis sharing economy.
Selanjutnya, membangun lingkungan bisnis yang berkeadilan. "Konsep fair trade pada hakikatnya tidak hanya membangun sistem perdagangan yang adil, namun lebih luas pada pranata ekonomi yang memiliki value," kata Ahmad Ma'ruf.
Ekonomi komunal akan mendapat lingkungan bisnis yang produktif apabila pranata yang berkembang berkonstruksi pada ekonomi berkeadilan.
Kebangkitan ekonomi komunal sebagai pilihan perlawanan ekonomi kapitalis akan semakin progresif jika tata kelola ekonomi lokal maupun nasional memiliki karakter nasionalism. Keberpihakan para pihak pada ekonomi rakyat menjadi mutlak untuk diujudkan dalam aksi nyata dan bukan retorika.Membongkar paksa materi-materi pendidikan formal tentang ekonomi. Referensi kurikulum yang mayoritas berbasis ekonomi kapital perlu diluruskan kembalikan pada pengajaran materi ekonomi yang humanis. (Affan)
