Yogyapos.com (YOGYA) - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dinyatakan sebagai daerah dengan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE SAKIP) terbaik se-Indonesia. Hal ini berdasarkan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap instansi pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Pemda DIY berhasil meraih predikat "AA" untuk rapor LHE SAKIP 2018. Predikat "AA" merupakan kategori tertinggi, dan di Indonesia baru Pemda DIY yang berhasik meraih capaian ini.
Penyerahan LHE AKIP untuk wilayah III, di mana DIY masuk di dalamnya, dilakukan pada Selasa (19/02/2019) di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan ini, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X secara langsung menerima LHE SAKIP yang diserahkan oleh Menteri PAN-RB Drs Syafruddin MSi.
Ditemui usai acara SAKIP Award 2018 'Making Change, Making History', Gubernur DIY mengatakan akan melakukan upaya untuk mempertahankan predikat SAKIP tertinggi ini. Menurut Sri Sultan, perubahan itu suatu keniscayaan dan kemauan untuk berubah harus selalu ada.
Sultan HB X (tengah) bersama sejumlah Kepala Daerah di Indonesia yang juga menerima penghargaan | YP/Ist
“Kita sudah tidak bisa mundur lagi. Dengan keadaan ini, kita tidak hanya berupaya mempertahankan, tapi bagaimana agar bisa mengembangkan, dan di satu pihak bagaimana konsistensi ini bisa kita lakukan,” ujar Sri Sultan.
Sri Sultan menegaskan, selanjutnya, sebagai kepala daerah, beliau akan menuntut lebih dalam perampingan jumlah program di Pemda DIY. Dengan begitu, anggaran akan lebih memiliki ruang yang besar. Dalam arti, program yang dijalankan bukan program remeh atau kecil, tetapi program yang bisa sekaligus berfungsi sebagai investasi dan menjadi potensi baru untuk menarik investasi lain.
“Hal seperti ini yang harus selalu bisa kita lakukan, supaya pertumbuhan ekonomi di Jogja jangan terlalu rendah. Seperti dengan adanya pembangunan airport baru, ini membuat pertumbuhan (ekonomi) kuartal pertama DIY sudah mencapai enam lebih,” ungkap Sri Sultan.
Sri Sultan menjelaskan, capaian Pemda DIY menjadi yang terbaik, tidak terlepas dari upaya yang secara konsisten melakukan sejumlah terobosan yang didasarkan pada vision driven organization. Terobosan ini dengan nyata telah membawa perubahan tata kelola pemerintahan secara lebih efektif dan efisien, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam hal rasionalisasi kegiatan, Pemda DIY juga telah berhasil melakukan rasionalisasi yang merupakan upaya sistematis berorientasi pada semangat Money Follow Program dan Program Follow Result. Sejak lima tahun terakhir, sudah dilakukan pemangkasan sekitar 1.600 kegiatan, dari 2.800 kegiatan pada 2014, menjadi sekitar 900 kegiatan pada tahun 2019. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan sinkronisasi, memudahkan pengendalian, meningkatkan belanja publik dan investasi kepada program-program yang bersifat strategis.
Sri Sultan pun mengungkapkan, implementasi SAKIP, bagi Pemda DIY dalam perspektif Reformasi Birokrasi merupakan proses perjalanan panjang dan berkelanjutan, dalam upaya melakukan pelayanan secara lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan pula untuk penyelenggaraan pemerintahan ke depan, sebagai konsekuensi penerapan Program Follow Result, perlu mengubah orientasi dari financial audit menjadi performance audit. Dengan begitu kinerja benar-benar menjadi entry point dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara itu, Daerah-daerah di wilayah III yang menerima rapor LHE SAKIP 2018 bersama dengan DIY ialah Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Dari 10 provinsi tersebut, terdapat 174 pemerintah kab/kota yang juga ikut dinilai (Oto)
