Yogyapos.com (SLEMAN) - Percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, termasuk sejumlah proyek strategis nasional lain harus dipastikan tidak ada masalah.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai usai memberikan kuliah umum di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Gamping Sleman, Kamis (25/04/2024).
BACA JUGA: Kejati DIY Eksekusi Denda Rp 93 Miliar Kasus Pajak PT Purbalaksana Jaya Mandiri
Terkait progres perkembangan pembangunan IKN, dirinya mengaku telah bertemu dan membahas dengan Presiden Joko Widodo dan dihadiri sejumlah menteri terkait
“Kemarin (24 April 2024) saya diundang secara khusus Presiden Joko Widodo membahas perkembangan progres ibu kota nusantara atau IKN,” kata Menteri AHY.
Dalam pertemuan itu, ungkap dia, Pemerintah sepakat bahwa terus dilakukan percepatan-percepatan sehingga ke depan investasi bisa bergerak kalau ada kepastian hukum atas tanah.
BACA JUGA: Ada Kejutan Unik Lunpia Cik Meme, Ini Ujudnya
"Kami dari sisi ATR BPN, terkait lahan yang akan digunakan untuk bisnis, pengembangan usaha termasuk properti harus dipastikan lahannya clean and clear, jangan sampai ada masalah," ujar Menteri AHY.
Realita di lapangan, ungkap dia, jika terjadi pelepasan kawasan hutan pihaknya akan memastikan bahwa lahan tidak dihuni oleh warga, jika ada masyarakat yang menghuni harus diselesaikan dengan pendekatan yang humanis.
“Selesaikan terlebih dahulu, tidak boleh asal gusur, kita ingin pendekatan yang humanis, tidak ingin terjadi bentrokan-bentrokan di lapangan,” tandasnya.
BACA JUGA: Terlibat Pungli di Rutan, 66 Pegawai KPK Dipecat
Prioritas diberikan kepada masyarakat setempat, terlebih yang telah menghuni cukup lama di suatu daerah. Intinya adanya keseimbangan antara percepatan pertumbuhan pembangunan dengan tidak mengabaikan aspek keadilan sosial dan keberpihakan kepada rakyat kecil.
“Kita punya tujuan besar pembangunan yang harus kita jaga dan kawal bersama, ini yang menjadi tantangan dn kekuatan bagi Kementerian ATR BPN maupun kementerian lainnya,” pungkasnya. (Opo)
