Terdakwa Asusila terhadap 17 Anak Bawah Umur Resmi Ajukan Banding, Ini Alasannya

share on:
Advokat Herkus Wijayadi SH (kedua dari kanan) menunjukkan berkas upaya hukum banding atas nama terdakwa Budi Mulyana, Senin (25/9/2023) || YP-Ismet NM Haris

Yogyapos.com (YOGYA) – Kasus asusila terdakwa Budi Mulyana (54) alias Omyang alias Papi terhadap 17 remaja bawah umur, memasuki babak berikutnya di Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta.

Pasalnya, terdakwa merasa keberatan divonis penjara 16 tahun, denda Rp 2 miliar atau subsider 6 bulan kurungan dan kewajiban membayar restitusti Rp 19.360.000.000 oleh Pengadilan Negeri Sleman beberapa waktu lalu. Ia telah mengajukan upaya hukum banding ke PT Yogyakarta, dengan harapan dapat memeroleh keringanan hukuman.

BACA JUGA: Samsung Galaxy A34 5G dengan Warna Baru, Gratis Paket Gaming Hingga Senilai Rp 1 Juta

Dalam putusan majelis hakim PN Sleman diketuai Aminudin SH, perbuatan terdakwa dinyatatakan terbukti melanggar dakwaan alternatif Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76 D UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002.

Namun Tim Pengacara terdakwa dari Kantor Advokat RM Setyohardjo SH & Associates terdiri R Herkus Wijayadi SH, Primananda Rahmat Pamungkas dan Chusnul Chotimah SH, menyatakan hukuman tersebut terlalu berat bagi terdakwa.

BACA JUGA: Putusan Menolak Eksepsi Lurah Caturtunggal Diwarnai Dissenting Opinion

“Terdakwa menghormati vonis hakim PN Sleman. Tapi ia keberatan atas vonis tersebut sehingga mengajukan banding,” ujar Herkus Wijayadi kepada sejumlah jurnalis, Senin (25/9/2023).

Upaya hukum banding juga dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Hanifah SH yang sebelumnya mengajukan tuntutan hukum berupa penjara 20 tahun, denda Rp 2 miliar atau subsider 6 bulan kurungan, uang restitusi Rp 19.360.000.000 dan hukuman tambahan kebiri kimia (tidak dikabulkan hakim-pen) untuk terdakwa.

Herkus menyatakan poin penting memori banding yang ia ajukan adalah tentang permohonan keringanan. Sebab dalam konstruksi maupun kronologi peritiwa sebagaimana tergelar di perisidangan tingkat pertama (PN Sleman) itu terdakwa bersikap pasif. Ia hanya sebagai pihak a dihubungi melalui chat medsos oleh para remaja itu untuk melakukan ‘perbuatan intim’ atas dasar mau sama mau dan sifatnya transaksional.

BACA JUGA: Penyidik Kejati DIY Periksa 6 Notaris Terkait Kasus TKD Caturtunggal, Ini Inisialnya

“Klien kami tidak menampik perbuatan intim dengan para remaja yang disebut sebagai korban itu. Selesai intim kemudian membayarnya. Jadi dalam peristiwa ini tak ada pemerkosaan atau kekerasaan seksual, dia bukan ‘predator’ anak bawah umur,” tukas Herkus.

Diungkapkannya lebih lanjut, peristiwa itu bermula pada 25 Januari 2023 ketik Tim Kesiswaan sebuah SMK tempat para remaja itu sekolah melakukan razia ponsel. Dari ponsel 4 siswa diketahui ada foto-foto, chat dan video asusila. Dari sanalah diakui para siswa itu memang telah melakukan perbuatan asusila, salah satunya dengan terdakwa.

Temuan dan pengakuan ini dilanjutkan pelaporan ke Polda DIY yang kemudian melakukan tindakan penangkapan terhadap terdakwa. Di persidangan dibenarkan perbuatan asusila dilakukan terdakwa terhadap 17 remaja bawah umur berstatus pelajar dalam titimangsa Maret 2022-Januari 2023, di sebuah apartemen.

Herkus menyebut, permohonan keringanan hukuman perlu dipertimbangkan oleh hakim. Sebab terdakwa bukan residivis. Kasus ini boleh dibilang merupakan kejahatan tanpa korban (victimless crime) dalam tindak pidana prostitusi.

BACA JUGA: Tim Pengacara Nyatakan Jujur Santoso Orang Jujur, Mohon Dibebaskan

Adapun mengenai hukuman tambahan kebiri kimia sebagaimana dituntut jaksa tapi tidak dikabulkan hakim, Herkus menyatakan kesepahamannya dengan hakim. Kebiri kimia itu tidak serta merta. Sebab merujuk aturan yang ada harus ada rekomendasi dari tiga institusi yaitu Kemenkumham, Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan.

"Selain itu harus didukung persyaratan lain yakni jika pelaku merupakan residivis, serta ada relasi kuasa antara pelaku dengan korban,” pungkas Herkus. (Met)

 

 

 


share on: