AKSI panggung calon presiden (capres) pada putaran debat ketiga (7/1/2024) terjadi kejutan. Capres nomor satu, Anies Baswedan, dan capres nomor tiga, Ganjar Pranowo “saling melirik”, dan hasilnya mereka menjadikan capres nomor dua Prabowo Subianto sebagai ‘korban” serangan kata-kata.
Akibat calon idamannya diserang dua rival politiknya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ‘meradang’ dan agaknya tidak terima Prabowo menjadi “bulan-bulanan” Anies dan Ganjar. Tidak tanggung-tanggung, Presiden minta materi debat dievaluasi, materi jangan menyinggung dimensi pribadi.
BACA JUGA: Tujuh Catatan Debat Capres, Akhirnya Anies dan Ganjar Mengeroyok Prabowo
Situasi putaran debat capres tersebut di luar ekspektasi. Dalam artian, audien membayangkan situasi monoton terjadi lagi dalam debat malam itu, tetapi strategi politik Anies dan Ganjar menjadikan debat sedikit lebih menarik dan menghibur.
Mendiskusikan topik pertahanan, Anies dan Ganjar sebenarnya bukan ahli pertahanan. Prabowo yang memiliki latar belakang pendidikan militer dan jabatan sebagai Menteri Pertahanan, seharusnya tidak diragukan keahliannya, dan persoalan pertahanan beserta alutsista dalam jangkauan di luar kepala. Problemnya, Prabowo tidak bisa mengeksplorasi pengetahuan dan keahliannya.
BACA JUGA: Kejati DKI Jakarta Tunggu Berkas Firli, Deadline 11 Januari
Terkesan, Prabowo underestimate, menganggap kemampuan lawan debat jauh di bawahnya. Kemudian dia overconfidence. Sikap demikian pada saatnya laksana senjata makan tuan.
Beberapa aspek yang tidak dikuasai seperti bagaimana transparansi anggaran pertahanan, bagaimana belanja alutsista yang sesuai kebutuhan, bagaimana kepentingan personal (kepemilikan ribuan hektar tanah) dan kebutuhan asrama tentara dan polisi, serta kinerja kementeriannya.
BACA JUGA: Hakim Bebaskan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, Diksi 'Lord Luhut' Bukan Penghinaan
Meskipun ahli dan matang pengetahuan, sistem delegasi dalam pengembangan program dan eksekusi atau pelaksaaan program pertahanan, mungkin saja ini menjadikan Prabowo tidak leluasa berbicara dalam debat. Maknanya, capres ini tidak menguasai detail program dan strategi pelaksanaan program Kementerian Pertahanan.
Alasan masalah anggaran dan pertahanan tidak bisa dibuka ke publik, seperti kata Prabowo dan tanggapan Presiden Jokowi, ini tidak tepat menjadi alasan. Dengan waktu terbatas dalam debat, substansi masalah seperti alasan belanja kapal dan pesawat bekas, bagaimana transparansi belanjanya, bisa dijelaskan sekilas dan sesingkat-singkatnya, tanpa membuka rahasia pertahanan.
Kelemahan itu menjadi makanan empuk capres Anies dan Ganjar. Itu terjadi pada sesi “balas pantun” alias bertanya-menjawab-merespon.
BACA JUGA: Din Syamsuddin Beri Poin Tinggi kepada Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo
Prabowo semula percaya diri, mengklaim pandangannya senada dengan Ganjar. Ketika Prabowo mulai membantah, data-data pertahanan dan pandangan Anies dan Ganjar, tidak akurat, serangan balik dua capres itu mulai gencar. Dalam petikan dialog berikut, Prabowo di-roasting oleh dua lawan politiknya.
Anies: “Pak Ganjar memberikan penilaian kinerja pemerintah di bidang hukum. Bagaimana dengan penilaian terhadap kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan?
Ganjar: ”Saya memberikan nilai 5. Ada bukti-bukti yang saya siapkan di meja kerja saya, atas penilaian itu.”
BACA JUGA: Tok! Rafael Alun Divonis Penjara 14 Tahun dan Bayar Uang Pengganti Rp 10 M
Ganjar: “Mas Anies memberi nilai berapa terkait kinerja kineja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan? Ayo mas Anies nggak usah takut, sebut saja angkanya berapa, kayak saya ini, jangan bilang di bawah lima.”
Anies merespon, “nilai kinerja Prabowo 11 dari 100.”
Ganjar komentar, “Ini sedikit mengajarkan agar mas Anies lebih berani.”
***
Sepenggal dialog itu menjadikan suasana debat menjadi cair, lentur bagi dua pasangan capres itu. Tidak demikian halnya kubu Prabowo, dia tampak kikuk dan tersinggung seperti pada debat putaran pertama. Sampai saat mau pulang, Prabowo tidak bersalaman dengan Anies Baswedan. Kemudian, Presiden Jokowi sebagai penyokong pencalonan Prabowo ikut meradang.
BACA JUGA: Ini Pesan Dara lewat Lagu Terbarunya 'No One But You'
Anies berpendapat, apa yang disampaikan dalam debat, itu telah berlalu. Selanjutnya menatap ke tahap pekerjaan politik berikutnya, meneruskan kampanye sebagai capres. Maknanya peristiwa dipanggung itu sebagai layaknya debat, yang harus ada dinamika, dan tidak perlu dipersoalkan pasca debat, sebagai serangan personal, strategi debat yang tidak tepat, oleh capres Prabowo dan Presiden Jokowi
Presiden menyoal substansi debat dan visi capres tidak dielabori dengan baik, dalam bahasanya tidak kelihatan.
BACA JUGA: Terjadi di Banguntapan, Kasus Pemuda Menyelinap di Kamar Kos Perempuan Berakhir Damai
Menurutnya, alur debat yang paling dominan sesama capres saling menyerang, termasuk menyerang persoalan pribadi. Persoalan-persoalan hubungan internasional, geopolitik, yang sudah dibahas capres, menurut Presiden justru tidak dibahas. Hal demikian,menurutnya, bisa mengecewakan audien, tidak memberi pendidikan.
Penilaian Presiden tentang debat selayaknya dilakukan karena orientasi kritiknya tendensi kepada capres Anies Baswedan dan sebagian ke Ganjar. Sebagai presiden, Jokowi seharusnya memahami tidak perlu cawe-cawe karena terdapat lembaga independen yang bisa menilai bagaimana debat berjalan, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Ketika selera debat diukur dengan ambisi kekuasaan dan Presiden intervensi terhadap badan kewenangan penilaian oleh pelaksana dan pengawas pemilu, itu sama halnya mengeliminasi dan mengangkangi demokrasi yang sehat.
BACA JUGA: Ketua TPD AMIN Bantul Berterimakasih 14 Laskar PPP Dukung Paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
Presiden selayaknya menjadi penonton, tidak ikut menjadi pemain. Tetapi sikap cawe-cawe itu, selama ini telah dilakikan Presiden sejak awal tahapan pemilu seperti mencalonkan anaknya, Gibran, sebagai capres, melalui mekanisme uji materi UU Pemilu. Pengujinya adik iparnya Kemudian berpihak pada capres yang diusung oleh partai-partai penduking pemerintah.
Saya membayangkan debat capres-cawapres biar berlangsung secara alami. Selama ini mekanisme debat begitu kaku. Ketika terdapat dinamika debat seperti terjadi dalam putaran tiga, siapapun tidak perlu alergi dengan dinamika itu, meskipun tidak setuju. Pemerintah sebagai bagian dari regulator, jangan ikut menjadi eksekutor sekaligus pengawas. Sikap sebagai penonton itu normatif agar Presiden Jokowi tidak makin dalam mengintervensi proses pemilu. (Dr Mukhijab MA, Dosen Universitas Widya Mataram Yogyakarta)
