Yogyapos.com (YOGYA) - Sempat terjadi kerusuhan dalam aksi Jogja Memanggil, Kamis (8/10/2020) siang didepan kantor DPRD DIY. Sebelum kerusuhan semakin meluas, dengan sigap aparat Polresta Yogya berhasil menghalau ribuan massa tersebut dengan water canon dan tembakan gas air mata. Kontan, ribuan massa lari tunggang-langgang.
Beberapa saat setelah berorasi, suasana sempat memanas lagi dan massa terlibat aksi saling lempar botol dengan petugas kepolisian yang berjaga di dalam gedung DPRD DIY. Aparat pun membuat barikade agar massa tidak bisa merangsek ke dalam gedung DPRD DIY. Hingga sore hari, suasana berangsur kondusif.
Seribuan demonstran yang terdiri para buruh dan mahasiswa sejak Kamis (8/10/2020) pukul 10.00 sudah berkumpul dari sejumlah titik. Ada yang dari Bundaran UGM, kemudian menuju Tugu Pal Putih, kantor DPRD DIY lalu merangsek ke Kepatihan Kantor Gubernur DIY.
Ratusan pengunjuk rasa dibawah bendera Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), Aliansi Rakyat Bergerak (ARB), Gejayan Memanggil, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) DIY, Serikat Pekerja Nasional (SPN) DIY, BEM se-DIY menyerukan mosi tidak percaya, memprotes disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja. Dan menuntut untuk dibatalkan karena sangat merugikan buruh.
Para demonstran membentangkan spanduk penolakan pengesahan UU Omnibus Law. 'Indonesia darurat keadilan dan kedaulatan’, ‘Mosi tidak percaya pada pemerintah dan DPR RI’, ‘Cabut omnibus law RUU cipta kerja atau kami cabut mandat Jokowi'. Ada juga yang membawa boneka celeng bertuliskan 'Dewan Pengkhianat Rakyat'.
Sementara itu perwakilan buruh mendatangi Kepatihan untuk menghadap Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X sekitar pukul 12.00. Perwakilan buruh meminta supaya Pemerintah DIY dapat mendesak Presiden Joko Widodo agar RUU Cipta Kerja untuk segera dicabut. “Kami meminta Pemerintah DIY unuk mendesak pemerintah pusat dan partai-partai yang mendukung pengesahan omnibus law supaya segera mencabut UU tersebut. Berkaitan dengan isu lokal, kami meminta supaya ada peningkatan pendapatan upah bagi buruh di pabrik dan koperasi-koperasi. Kemarin kami temukan nilai KHL Rp3 juta. Sementara UMK di kota Jogja saat ini baru Rp2,2 juta saja. Kami ingin Gubernur DIY mempertimbangkan itu,” ungkap Irsyad selaku Ketua KPSI DIY.
Nalendra perwakilan Aliansi Rakyat Bergerak mengatakan, pihaknya menyampaikan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan DPR. “Kalau tidak bisa amanah lebik baik mundur saja dari tampuk kepemimpinan. Yang menjadi korban adalah rakyat. Kami juga menyerukan penggantian rezim secara menyeluruh hingga pembentukan dewan rakyat. Kami ingin menemukan suatu bentuk di mana kepentingan-kepentingan rakyat dapat diakomodir secara setara,” ujarnya.
Sampai sore ini, ruas jalan Malioboro masih dipadati para demonstran. Tampak pula sebagian diantara mereka para pelajar mengenakan seragam abu-abu putih dengan dandanan khasnya. (Dol/Met)
