Yogyapos.com (KULONPROGO) - Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan Kabupaten Kulonprogo DIY, sebagai Kawasan Siaga Bencana (KwSB) yang ke-8 di Indonesia. Kawasan Siaga Bencana di kabupaten ini meliputi Kecamatan Temon, Galur, Panjatan, dan Karangwuni. Menteri Sosial, Juliari P Batubara, menyampaikan pengembangan KwSB dilakukan sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi masyarakat dalam mengantisipasi kejadian bencana luar biasa. Di samping itu mengurangi risiko bencana di kabupaten itu sendiri.
“Arahan Presiden jelas, tingkatkan kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana. Dipilihnya Kulonprogo sebagai daerah KwSB karena memang di sini rawan bencana. Kementerian Sosial mencanangkan 471 Kawasan Siaga Bencana se-Indonesia termasuk di sini,” kata Mensos Juliari, di Kulonprogo, melalui siaran pers Kemensos yang diterima yogyapos.com, Rabu (19/8/2020).
Mensos mengatakan, pengembangan KwSB merupakan bentuk kegotongroyongan masyarakat. Kalau hanya mengandalkan personil TNI, Polri, Tagana maupun unsur pemerintah lainnya, tentu penanganan bencana tidak akan maksimal.
“Berapa jumlah personil pemerintah?, tentu masih kurang,” ujar Mensos.
Menurut Mensos, awalnya KwSB dikembangkan di tujuh kecamatan dari Kabupaten Cilacap dan Kebumen, Jawa Tengah serta Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Ketujuh kecamatan itu adalah Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih (Kabupaten Pangandaran), Kecamatan Kesugihan dan Adipala (Kabupaten Cilacap), kemudian Kecamatan Ayah dan Buayan (Kabupaten Kebumen).
“Tujuh kecamatan tersebut terdapat desa-desa (berdasarkan hasil pemetaan BMKG) memiliki risiko tinggi dan berada di jalur megathrust. Namun sebagian desanya ada yang memiliki risiko rendah dan diharapkan menjadi daerah penyangga ketika terjadi bencana,” kata mantan anggota DPR RI dua periode itu.
Mensos menambahkan, pengembangan kampung siaga bencana (KSB) menjadi kawasan siaga bencana dimaksudkan mengantisipasi bahaya bencana alam seperti tanah longsor atau banjir. Bahkan kemungkinan terjadinya megathrust, karena tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang berpotensi memicu tsunami.
“Kita akan terus kembangkan dari kampung siaga bencana menjadi kawasan siaga bencana untuk daerah dengan ancaman bencana besar. Jumlah kampung siaga bencana sudah ada 741,” imbuh mantan ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) dua periode.
Sebelum dilakukan pencanangan KSB, terlebih dahulu Kemensos menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah daerah setempat dan para stakeholder terkait. Rapat koordinasi menjadi momentum menyelaraskan komunikasi serta langkah seluruh mitra kerja Kemensos di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun kecamatan hingga desa.
“Kemensos hanya salah satu instansi di tingkat pusat yang menangani bencana alam. Padahal penanganan harus dilakukan secara terpadu, baik pusat maupun daerah, di semua tahapan penanggulangan bencana. Mulai dari pra bencana, saat kejadian, dan pasca bencana,” paparnya.
Juliari menjelaskan, di lingkup KwSB masyarakat diberikan edukasi dan simulasi. Hal itu bertujuan agar masyarakat mampu mengantisipasi dan mengetahui harus mengapa mereka ketika bencana melanda.
“Saat bencana terjadi, warga kawasan siaga bencana benar-benar ready. Itu yang terpenting,” tegas Juliari.
Selain mengembangkan kampung siaga bencana menjadi kawasan siaga bencana, Kemensos juga mengembangkan sarana dan prasarana bagi pengungsi tatkala terjadi bencana. Salah satunya pengembangan fasilitas yaitu tenda berjendela yang dapat dipasang secara cepat di lokasi bencana.
“Tenda itu bisa disekat, saat ada pengungsi dari satu keluarga dapat dikumpulkan menjadi satu. Tenda juga boleh difungsikan khusus, apabila ada pengungsi yang sakit,” terang Mensos.
Kemensos juga memfasilitasi motor dapur lapangan untuk mengantarkan makanan kepada pengungsi bila suatu daerah tak mampu dijangkau mobil dapur umum. Motor dapur umum merupakan pengembangan dan jawaban kebutuhan suplay makanan buat pengungsi di daerah terparah atau sulit diakses.
“Jadi, arahan Presiden Jokowi sangat jelas. Jika terjadi bencana, penanganan pangungsi harus maksimal, jangan sampai mereka kelaparan,” lanjut Mensos.
Kemensos memberikan bantuan sebesar Rp. 1.601.808.000 kepada Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dan Provinsi DIY. Bantuan berupa logistik untuk 4 Lumbung Sosial KSB sebesar @ Rp. 160.059.350, sehingga totalnya mencapai Rp. 640.237.400. Kemudian bantuan truk serbaguna 1 unit senilai Rp. 445.012.500, dan bantuan 1 unit motor dapur umun senilai Rp. 55.608.300. Sedangkan bantuan logistik untuk Provinsi DIY senilai Rp. 460.949.800
Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Pepen Nazaruddin, mengutarakan KSB fokus memberikan edukasi bagi masyarakat. Program pengembangan KSB juga memfasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Penanggulangan Bencana yang mengatur pembagian tugas dan kewenangan antara pusat dan daerah dalam hal penanggulangan bencana.
“Kemensos mengembangkan pula Community Based Disaster Management atau Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat. Implementasinya melalui program Tagana Masuk Sekolah (TMS) dan Kampung Siaga Bencana (KSB),” ungkap Pepen.
KwSB yang dikembangkan Kemensos kini memiliki jangkauan semakin luas. KwSB mencakup daerah-daerah rawan bencana berbatasan antar kabupaten dan/atau antar provinsi. (*/Muf)
