Yogyapos.com (SLEMAN) - Belasan kontraktor lokal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sambat dan harus "gigit jari", pasalnya sejumlah proyek milik kementerian justeru dikerjakan oleh pemborong dari luar.
Pemerhati Konstruksi DIY, Arisdyan mengatakan, diduga terjadi pengaturan pemenang lelang pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah DIY, sehingga perusahaan konstruksi di DIY tak mendapatkan kesempatan porsi paket pekerjaan apapun pada tahun anggaran 2024 ini.
“Ada dugaan BP2JK seperti penjajah yang tidak memperdulikan nasib pengusaha lokal bahkan mengabaikan kearifan lokal, kalau kontraktor Yogya kan masyarakat Yogya bisa ikut kerja,” ujar Arisdyan kepada wartawan, Selasa (20/8/2024).
Arisdyan menandaskan, sejumlah paket pekerjaan tersebut di bawah kewenangan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) DIY, seperti proyek Renovasi dan Rehabilitasi Stadion Maguwoharjo senilai Rp 124 miliar yang dikerjakan perusahaan asal Jakarta ada pula pemborong asal Aceh yang mengerjakan penataan Kawasan UII dan UGM Yogyakarta senilai Rp 100 miliar.
Salah satu proyek renovasi Stadion Maguwoharjo di Sleman || YP-Ist
“Ada pula pekerjaan lanjutan KDP di Kampus ISI Yogyakarta dengan nilai proyek Rp 30 miliar dikerjakan kontraktor dari Sumatera Barat, pembangunan rumah susun ASN Kejaksaan Tinggi DIY senilai Rp 38 miliar oleh kontraktor asal Sumatera Barat,” tandasnnya.
Dia menjelaskan ada dugaan asal menang, memang secara administrasi lengkap padahal faktanya pelaksanaan pasti berbeda dengan dokumen administrasi dalam penawaran. Diduga pokja tidak peduli terhadap dampak sosial dan dampak pekerjaan yang asal-asalan.
“BP2JK ini kan secara teknis kurang, kadang yang dipermasalahkan soal persone padahal itu bukan kewenangannya,” sebutnya.
Hal lain, dugaan pemenang harga ‘ndlosor’ menjadi trend pokja beberapa waktu ini, dia pun meminta untuk mengganti semua pokja BP2JK DIY yang dinilai egois dan arogan.
“Diduga jual beli paket pekerjaan setelah menang menjadi marak di Yogyakarta,” ungkapnya.
Sedangkan Kepala BP2JK Wilayah DIY, Aditya Anwar ketika dikonfirmasi melalui pesan aplikasi WhatsApp, meminta waktu kepada wartawan untuk berdiskusi secara offline pada hari Senin 26 Agustus 2024 agar dijelaskan lebih detail terkait PBJ di Kementerian PUPR.
“Nanti kita agendakan diskusinya agar lebih efektif dan efisien, kami merekomendasikan teman-teman wartawan mengenai seluruh peraturan terkait PBJ di Kementerian PUPR,” sebut Aditya.
Sementara itu, pihak Satker Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) DIY menyatakan bahwa pihaknya hanya penerima hasil pemilihan dari BP2JK. (Opo)
