Yogyapos.com (YOGYA) – Deputi VII Kemenko Kolhukam Marsda TNI Arif Mustofa menyatakan, Pemilu Tahun 2024 merupakan momentum utama pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang akan dilaksanakan pada Tanggal 14 Februari 2024. Pentahapan Pemilu telah disepakati melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022.
Marsda Arif Mustofa menyatakan hal itu di hadapan peserta Forum Koordinasi Sinkronisasi (FKS) yang diselenggarakan oleh Kemenkopolhukam RI, di Hotel Alana Sleman, Kamis (7/9/3023).
Hadir dalam acara ini Komandan Korem 072/Pmk Brigjen TNI Joko Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Negara Kemenkopolhukam Mayjen TNI Heri Wiranto, Sekretaris deputi VII Kemenkopolhukam bidang koordinasi Kominfo Marsma TNI Arifin Sahril, Kadispamsanal Laksma TNI Yudhi Bramantyo Nur Sasongko, Danlanal Yogyakarta Kolonel Laut (KH/W) Devi Erlita dan Kasi Intel Kasrem 072/Pamungkas Letkol Inf Yudi Rombe.
BACA JUGA: Apresiasi! Buku 'Junsha Soepadi Pahlawan Kota Baru' Diluncurkan, Penulisnya Seorang Polisi
BACA JUGA: Kasrem Terima Kunjungan Tim Setjen Wantannas, Antisipasi Kerawanan Saat Pilpres
BACA JUGA: Didukung 300-an Pemuda, Maulid Nabi Akan Digelar di Masjid Plosokuning
FKS yang mengusung tema ‘Kordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Meningkatkan Keamanan Siber Guna Menghadapi Pemilu Tahun 2024’ kali ini menghadirkan narasumber diantaranya Andre Putra Hermawan (Pusat Data dan Informasi KPU RI), Lutfi Hakim (Deputi Bidang Intelijen), Nurul Hasani (Deputi operasi keamanan siber dan sandi) dan Syarif Lumintarjo (Praktisi Keamanan Siber).
Marsda Arif menegaskan, saat ini sedang berlangsung Tahap Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan, Pencalonan anggota DPD dan Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
“Kita semua sepakat, bahwa Pemilu Tahun 2024 harus dapat diselenggarakan dengan baik dan berkualitas sesuai ketentuan dan Perundang-Undangan yang berlaku agar dapat meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tandasnya.
Diungkapkan, pada Pemilu Tahun 2024 KPU berencana untuk menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga penyelenggara pemilu, sesuai Peraturan KPU No. 5 Tahun 2021 tentang SPBE KPU. Semangat KPU dalam mewujudkan transparasi data terlihat dari berbagai penyiapan aplikasi sistem informasi yang digunakan pada tahap pendaftaran, verifikasi partai politik calon peserta pemilu, sampai nanti pada hasil pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara dalam bentuk layanan informasi di situs resmi KPU.
“Kita menyadari bahwa berbagai sistem informasi yang akan digunakan dalam Pemilu nantinya memiliki potensi kerawanan terhadap serangan siber. Oleh sebab itu aplikasi sistem informasi tersebut harus disiapkan secara cermat dan teliti, serta memenui standar keamanan yang memadai,” jelasnya.
BACA JUGA: Tim Satgas PPSK UAJY Lakukan Perpanjangan MoU dengan LPSK
BACA JUGA: Pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik Sleman Hampir Selesai
Oleh karena itu perlu upaya yang konkrit guna mengantisipasi berbagai potensi ancaman insiden siber agar pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 dapat berjalan dengan aman dan lancar, yang perlu menjadi perhatian kita semua bahwa di era sekarang ini pemanfaatan sistem teknologi informasi begitu masif digunakan di semua bidang, hal ini apabila tidak dikelola dengan baik dan benar tentunya bisa menjadi faktor pemicu disrupsi dalam berpolitik dan berbangsa di Indonesia.
Mencermati hal tersebut di atas, Kemenko Polhukam menyelenggarakan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi untuk mengajak dan mendorong semua stakeholder yang terkait, supaya bekerja sama dalam meningkatkan keamanan siber guna menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.
“Melalui FKS ini sebagai upaya untuk mensosialisasikan sejauh mana kesiapan keamanan siber dalam menghadapi Pemilu Tahun 2024,” pungkasnya. (*/Met)
