Yogyapos.com (SLEMAN) - Permasalahan maraknya miras, korban pinjaman online (pinjol) dan peredaran narkoba di Sleman mendapatkan sorotan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sleman.
Hal tersebut disampaikan Ketua MUI Sleman, Dr KH Ahmad Fatah MA dalam Rapat Kerja MUI Kapanewon Ngaglik yang digelar di Gedung IPHI Kapanewon Ngaglik di Klidon Sukoharjo, Jumat (6/9/2024). Raker ini dihadiri Panewu Anom Ir Bambang Efri Murtejo SSos MM dan tokoh agama se-Kapanewon Ngaglik yang tergabung dalam MUI Ngaglik.
“Indonesia pada umumnya dan wilayah Sleman pada khususnya akhir-akhir ini dikejutkan masalah outlet 23 yang menjual miras di beberapa tempat, disamping masalah politik misalnya Pilkada, dibarengi dengan beberapa kasus sosial misalnya narkoba dan pinjol serta kasus-kasus lainnya yang menyertainya,” kata Ahmad Fatah.
Menurut Ahmad Fatah, persoalan tersebut menjadi bahan pemikiran sehingga keberadaan MUI berperan memberikan sumbangsih menyusun langkah-langkah pencegahan beserta stakeholder terkait.
“Dalam hal ini setiap komisi mempunyai tugas untuk menyusun langkah melalui kegiatan ini,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua MUI Kapanewon Ngaglik Dr H Hajar Dewantara SAg MAg menanggapi penyampaian Ketua MUI Sleman, melalui raker ini pihak mencoba membedah kasus demi kasus serta membuat langkah tindaklanjut.
“Sebagai langkah awal mencoba mendata dan mencari tahu kasus-kasus tersebut, fokus yang ada di wilayah Ngaglik sehingga penyelesaian fokus ke lokasi supaya tidak menyebar yang lebih luas,” jelas Hajar Dewantara.
Sebagai langkah nyata, pada Oktober 2024 akan dibahas lebih mendalam, isambing membahas masalah terkini juga dibahas terkait komisi Fatwa dan Hukum serta masalah Pemuda dan Pemberdayaan Perempuan serta fatwa yang lain.
“Harapannya semua komisi bisa melaksanakan tugas sesuai fungsi dan tugas masing masing,” imbuhnya.
Sedangkan Panewu Anom Ir H Bambang Efri Murtejo SSos MM menjelaskan, data penduduk di Kapanewon Ngaglik cukup padat, yakni 120.000 orang, belum termasuk pendatang, pebisnis, mahasiswa indekos, bisa mencapai 150.000 orang.
“Untuk itu perlu pengendalian agar terkontrol kegiatan dan usahanya.yang menarik juga perkawinan usia dini dan perceraian cukup tinggi hal ini menjadikan perhatian pemerintah Kapanewon Ngaglik,” jelas Bambang.
Bambang berharap raker ini dapat menghasilkan rencana kerja yang nyata dan bisa dirasakan oleh masyarakat luas. “Kami berharap para pemangku kepentingan menindak lanjuti gagasan dan harapan bersama," katanya. (Opo)
