Pemanfaatan Tanah Kas Desa Harus Taati Peraturan

share on:
Para pemateri sosialisasi pemanfaatan tanah kas desa di Balai desa Tirtoadi Sleman, Kamis (1/10/2020) || YP-Ist

Yogyapos.com (SLEMAN) - Pemanfaatan tanah kas desa untuk beragam kepentingan harus memperhatikan dan memenuhi aturan. Pemerintah desa tidak boleh serta merta mengelola aset desa tanpa melalui musyawarah dan mematuhi persyaratan perundangan yang berlaku.

“Harapannya, hal itu bisa meminimalisir temuan dan penyimpangan yang mungkin muncul terkait pemanfaatan tanah kas desa. Dengan begitu, upaya untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) tidak menyalahgunakan tanah kas desa karena dampaknya bisa sampai ke ranah hukum,” ujar Kepala Seksi Pemanfaatan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, Hendri Setiawan SSos MPA dalam Sosialisasi Alih Fungsi Tanah Kas desa, di Aula Balai Desa Tirtoadi Mlati Sleman, Kamis (1/10/2020).

Lebih jauh disampaikan, pihaknya mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah kas desa demi pembangunan dan upaya meningkatkan kemakmuran.

“Memang harus akurat dan aktif dalam mengajukan dan mengawal perizinan alih fungsi,” katanya.

Disebutkan, permohonan pemanfaatan tanah kas desa bisa diajukan kepala desa kepada gubernur melalui bupati dengan menyertakan sejumlah persyaratan. Tembusan disampaikan ke Dinas Pertanahan. Perlu juga melengkapi dengan rekomendasi tim koordinasi penataan ruang daerah Sleman. Alasan penggunaan harus jelas, konsisten, dan akurat datanya. “Misalnya penggunaan tanah kas desa untuk kepentingan pariwisata, harus jelas dan dipertegas peruntukannya. Jangankan tak mempunyai izin, sedang yang mengantongi izin pun bisa disanksi, dicabut, dan dipermasalahkan secara hukum selagi ada kekuranglengkapan persyaratan administrasi. Maka perlu kehati-hatian dalam penggunaan tanah kas desa,” urainya.

Sementara itu Lurah Tirtoadi, Sabari, dalam sambutannya menegaskan upayanya untuk menggali pendapatan asli desa untuk pariwisata. Mentaati aturan baik dari gubernur maupun Bupati Sleman. Kita akan mengajukan alih fungsi tanah kas desa untuk pembangunan kompleks pariwisata. Maka kami minta masukan agar program pemdes tidak ilegal. Dengan sumbangsih, pemikiran dan wacana kita bisa mengangkat kesejahteraan warga.

“Bumdes Tirtamas bisa kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengembangan pariwisata di Tirtoadi. Apalagi kita belum lama meresmikan Tirtoadi Smart Village yang harapannya juga bisa mensuport pendapatan asli desa,” tukasnya.

Sementara itu Reza Firmansyah SSTP dari Jawatan Praja Kapanewon Mlati menjelaskan keberadaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa. “Kami sangat mendukung program kades untuk menaikkan PAD. Namun, asas pengelolaan harus diterapkan, yakni fungsional, kepastian hukum, transparansi dan kerterbukaan, efisiensi, akuntabilitas serta kepastian nilai,” tandasnya.

Menanggapi hal itu Direktur Bumdes Tirtamas, Wahjudi Djaja, mengkonfirmasi proses perizinan terkait terbukanya investasi. Beberapa pihak yang memiliki komitmen untuk bekerjasama dengan Bumdes Tirtamas memang minta klarifikasi status tanah demi keamanan dan kenyamanan. “Dengan gelar sosialisasi ini kami menjadi tenang jika harus melangkah mengemban amanah pemerintah Kalurahan Tirtoadi,” katanya. (Agung DP)

 


share on: