Yogyapos.com (YOGYA) - Kebijakan Malioboro bebas kendaraan bermesin menuai protes dari Paguyuban PKL Malioboro. Mereka menilai kebijakan ini malah mematikan roda ekonomi para PKL, sepi pembeli. Untuk menjernihkan suasana, para PKL ini pun berdialog dengan perwakilan Pemda DIY di Kafe Nol KM, Jl Pangurakan, Selasa (10/11/2020).
Slamet Santoso selaku Ketua Paguyuban PKL Malioboro mengatakan, pada dasarnya kawan-kawan mendukung dan bisa memahami kebijakan tersebut. “Namun harus dilaksanakan pada momentum yang tepat. Tidak di era pandemi saat ini. Baru saja bisa bernafas karena kunjungan wisawatan, sekarang sepi lagi. Mohon kebijakan ini bisa dikaji ulang. Seharusnya kebijakan ini digulirkan jika infrastruktur lahan parkir telah siap dan memadai,” akunya.
KPH Purbodiningrat menantu Sri Sultan HB X yang juga anggota DPRD DIY Komisi A mengakui bahwa terkait parkir memang belum maksimal. Padahal antara parkir dan kenyamanan Malioboro saling terkait. Contohnya parkir Ngabean sudah dibikin 2 lantai dan itu baru di manfaatkan yang lantai 1 saja. Lantai 2 tidak bisa dinaiki dengan alasan kendaraan besar tidak bisa naik.
“Untuk itu pemerintah sedang mengincar lahan-lahan untuk parkir baru atau merehab parkiran Ngabean agar dapat mengurai kemacetan dan membuat nyaman wisatawan datang ke Malioboro. Untuk wisatawan besar untuk parkir bisa agak jauh dengan tujuan andong dan becak bisa diberdayakan oleh wisatawan menuju lokasi wisata,” ujar KPH Purbodiningrat. (Fadholy)
